Bincang Pinggiran

Ekologi Kota

Bertani di Kota: Perlawanan Warga Melawan Gentrifikasi dan Kapitalisme Ruang!

Di tengah maraknya urbanisasi yang sering kali menghapus ruang hijau dan meminggirkan komunitas lokal, muncul inisiatif bertani di kota sebagai bentuk perlawanan terhadap homogenisasi perkotaan. Dalam episode Bincang Pinggiran bersama Dr. Arie Sujito dan Vanie Febriyanti, diskusi berfokus pada seni bertani di kampung kota Bandung. Inisiatif ini tidak hanya menjadi solusi bagi ketahanan pangan tetapi juga ruang emansipasi sosial bagi warga kota yang terpinggirkan. Kampung Kota: Ruang Hijau yang Terancam Urbanisasi yang masif telah mengubah wajah kota menjadi ruang yang didominasi oleh beton dan gedung pencakar langit. Kampung kota, sebagai ruang hidup komunitas lokal, sering kali terancam oleh gentrifikasi dan proyek pembangunan besar. Vanie Febriyanti, melalui inisiatif seni bertani di kampung kota Bandung, menunjukkan bagaimana warga dapat merebut kembali ruang mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dr. Arie Sujito menegaskan: "Kampung kota adalah ruang hidup yang harus dilindungi; ia bukan sekadar tempat tinggal tetapi juga pusat solidaritas sosial." Pernyataan ini menyoroti pentingnya mempertahankan kampung kota sebagai bagian integral dari kehidupan perkotaan. Bertani di Kota: Antara Seni dan Ketahanan Pangan Inisiatif bertani di kampung kota Bandung tidak hanya berfokus pada produksi pangan tetapi juga mengintegrasikan seni sebagai alat edukasi dan pemberdayaan. Warga diajak untuk menanam tanaman pangan di lahan sempit, memanfaatkan limbah organik sebagai pupuk, dan menciptakan instalasi seni dari hasil pertanian mereka. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan tetapi juga membangun kesadaran ekologis di kalangan warga. Dr. Arie Sujito menyebutkan: "Bertani di kota bukan hanya soal pangan; ia adalah soal membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keberlanjutan." Dengan memanfaatkan seni sebagai medium, inisiatif ini berhasil menarik perhatian anak muda untuk kembali dekat dengan dunia pertanian. Kritik terhadap Urbanisasi Kapitalistik Urbanisasi kapitalistik sering kali meminggirkan komunitas lokal demi kepentingan ekonomi besar. Proyek-proyek pembangunan seperti mal atau apartemen mewah sering kali menggusur kampung kota tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan warga. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial yang semakin tajam di perkotaan. David Harvey, seorang sosiolog urban terkemuka, dalam teorinya tentang hak atas kota, menjelaskan bahwa ruang perkotaan seharusnya menjadi milik semua orang, bukan hanya segelintir elite ekonomi. Harvey mengkritik bagaimana kapitalisme mengubah kota menjadi komoditas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan finansial. Dalam konteks kampung kota Bandung, inisiatif bertani menjadi bentuk perlawanan terhadap kapitalisme ruang ini dengan merebut kembali hak atas tanah untuk tujuan sosial dan ekologis. Pemberdayaan Warga Melalui Pertanian Urban Salah satu dampak positif dari bertani di kampung kota adalah pemberdayaan warga lokal. Melalui pelatihan dan pendampingan, warga diajarkan cara bercocok tanam secara organik, mengelola limbah rumah tangga, hingga menciptakan produk bernilai ekonomi seperti jamu atau makanan olahan dari hasil panen mereka sendiri. Dr. Arie Sujito menyebutkan: "Ketika warga diberdayakan melalui pertanian urban, mereka tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi tetapi juga membangun solidaritas sosial." Solidaritas ini terlihat dari bagaimana warga saling mendukung dalam menjaga lahan pertanian mereka dari ancaman gentrifikasi atau penggusuran paksa. Rekomendasi untuk Pengembangan Pertanian Urban Untuk memperkuat dampak positif dari pertanian urban seperti yang dilakukan di kampung kota Bandung, diperlukan langkah-langkah strategis berikut: Kolaborasi Lintas Sektor: Melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung inisiatif pertanian urban melalui kebijakan pro-lingkungan dan pendanaan program komunitas. Edukasi Publik: Mengintegrasikan konsep pertanian urban ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran anak muda tentang pentingnya ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Penggunaan Teknologi Hijau: Memanfaatkan teknologi seperti hidroponik atau aquaponik untuk meningkatkan produktivitas lahan sempit di perkotaan. Advokasi Kebijakan: Mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi kampung kota agar tidak mudah digusur oleh proyek pembangunan besar. Bertani Sebagai Gerakan Sosial Inisiatif bertani di kampung kota Bandung membuktikan bahwa ruang hijau bisa diciptakan bahkan di tengah tekanan urbanisasi kapitalistik. Seperti kata Dr. Arie Sujito: "Bertani adalah tindakan politik; ia adalah cara warga merebut kembali hak atas ruang mereka." Dengan pendekatan berbasis seni dan pemberdayaan komunitas, inisiatif ini berhasil menciptakan model pembangunan perkotaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Inspirasi dari kampung kota Bandung harus menjadi panggilan bagi daerah lain untuk mempertahankan ruang hijau mereka sekaligus memberdayakan komunitas lokal melalui praktik-praktik yang inovatif dan berkelanjutan. https://www.youtube.com/watch?v=tbhp-HKSRao

Legusa Festival: Ketika Seni Menjadi Senjata Pemberdayaan Desa!

Dalam upaya membangun desa yang berdaya, sering kali pendekatan teknokratis mendominasi, mengabaikan potensi budaya lokal sebagai alat transformasi sosial. Namun, Legusa Festival di Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, Sumatera Barat, menawarkan perspektif berbeda. Festival ini tidak hanya menjadi ruang ekspresi seni tetapi juga alat pemberdayaan masyarakat desa. Dalam diskusi Bincang Pinggiran bersama Dr. Arie Sujito dan Datuk Roni Keron (Roni Putra), terungkap bagaimana peristiwa budaya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Peristiwa Budaya sebagai Katalisator Pemberdayaan Legusa Festival adalah contoh nyata bagaimana seni dan budaya dapat menjadi katalisator perubahan sosial. Roni Keron menjelaskan bahwa festival ini melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses kreatif, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Ia menyebutkan: "Festival ini bukan hanya tentang seni, tetapi tentang membangun kesadaran bersama untuk memperkuat desa." Dr. Arie Sujito menegaskan bahwa peristiwa budaya seperti Legusa Festival memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat desa. Ia mengatakan: "Peristiwa budaya adalah ruang publik yang memungkinkan warga untuk berinteraksi, berbagi gagasan, dan menciptakan solusi atas masalah lokal." Pernyataan ini menyoroti pentingnya budaya sebagai alat emansipasi sosial yang mampu memperkuat solidaritas komunitas. Kritik terhadap Pendekatan Pembangunan Konvensional Pendekatan pembangunan konvensional sering kali mengabaikan aspek budaya lokal, fokus pada indikator ekonomi semata, dan cenderung homogen. Akibatnya, banyak kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat desa dan malah memperkuat ketimpangan sosial. Anthony Giddens, seorang sosiolog terkemuka, dalam teorinya tentang strukturasi menjelaskan bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh struktur sosial tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubah struktur tersebut melalui praktik sehari-hari. Dalam konteks ini, Legusa Festival adalah bentuk tindakan kolektif yang mampu mengubah relasi kuasa antara masyarakat desa dan negara melalui penguatan budaya lokal sebagai alat pembangunan. Pemberdayaan SDM Melalui Seni dan Budaya Salah satu dampak positif dari Legusa Festival adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa. Festival ini memberikan ruang bagi anak muda untuk berkreasi sekaligus belajar tentang manajemen acara, pemasaran produk lokal, hingga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dr. Arie Sujito menyebutkan: "Seni dan budaya adalah alat pendidikan informal yang efektif; ia tidak hanya mengajarkan keterampilan tetapi juga membangun kesadaran kritis." Dengan melibatkan anak muda dalam proses kreatif, festival ini membantu menciptakan generasi baru yang lebih peduli terhadap lingkungan dan kedaulatan desa mereka. Pengaruh Peristiwa Budaya terhadap Kebijakan Lokal Legusa Festival juga memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan lokal. Melalui festival ini, masyarakat desa mampu menunjukkan potensi mereka kepada pemerintah daerah, mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan lokal. Misalnya, pengakuan atas seni tradisional sebagai aset pariwisata atau dukungan terhadap produk-produk lokal berbasis budaya. Roni Keron menambahkan: "Ketika masyarakat menunjukkan kekuatan mereka melalui seni dan budaya, pemerintah tidak punya alasan untuk mengabaikan mereka." Hal ini sejalan dengan gagasan Giddens tentang bagaimana tindakan kolektif mampu memengaruhi struktur sosial dan kebijakan publik. Rekomendasi untuk Pengembangan Peristiwa Budaya Untuk memperkuat dampak peristiwa budaya seperti Legusa Festival, diperlukan langkah-langkah strategis berikut: Penguatan Kapasitas Lokal: Memberikan pelatihan kepada warga desa tentang manajemen acara dan pemasaran produk lokal agar dampaknya lebih maksimal. Kolaborasi Lintas Sektor: Melibatkan akademisi, seniman profesional, dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan festival. Penggunaan Teknologi Digital: Memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan festival sekaligus menarik perhatian wisatawan domestik dan internasional. Dukungan Kebijakan: Mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi pengembangan seni dan budaya di desa-desa terpencil. Budaya sebagai Fondasi Pembangunan Desa Legusa Festival membuktikan bahwa seni dan budaya bukan hanya alat ekspresi tetapi juga motor pemberdayaan masyarakat desa. Seperti kata Dr. Arie Sujito: "Ketika seni menjadi ruang publik yang inklusif, ia mampu menciptakan perubahan sosial yang nyata." Dengan pendekatan berbasis budaya lokal seperti ini, kita dapat membangun model pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masa depan Indonesia. Inspirasi dari Legusa Festival harus menjadi panggilan bagi daerah lain di Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan budaya mereka sebagai alat transformasi sosial sekaligus memperkuat kedaulatan komunitas lokal. https://youtu.be/QjS-_BlxEYE?si=GDfZYMFuZIpEF_JP

Petani Muda: Harapan yang Terkubur atau Masa Depan yang Bisa Diselamatkan?

Di tengah krisis lingkungan global dan modernisasi pertanian yang sering kali mengabaikan keberlanjutan, muncul gerakan petani muda yang menawarkan harapan baru. Dalam episode Bincang Pinggiran bertema "Petani Muda, Agen Pertahanan Ekologi di Indonesia," Dr. Arie Sujito berdialog dengan Dimas Driessen, seorang pemuda dari TRB Creative yang aktif dalam dunia pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sampah. Diskusi ini menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam menjaga ekologi sekaligus menciptakan model pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan. Petani Muda: Antara Inovasi dan Pertahanan Ekologi Dimas Driessen berbagi kisahnya sebagai petani muda yang tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga pada pelestarian lingkungan. Ia mengelola lahan pertanian dengan prinsip keberlanjutan, memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, dan mengintegrasikan pengelolaan sampah ke dalam praktik pertaniannya. Menurutnya, "Petani muda bukan hanya produsen pangan, tetapi juga penjaga bumi." Dr. Arie Sujito menegaskan bahwa peran petani muda sangat strategis dalam menghadapi tantangan ekologi saat ini. Ia menyatakan: "Ketika anak muda berani masuk ke dunia pertanian dengan pendekatan berkelanjutan, mereka tidak hanya menyelamatkan ekosistem tetapi juga menciptakan masa depan ekonomi yang lebih stabil." Pernyataan ini menyoroti pentingnya regenerasi petani untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian Indonesia. Kritik terhadap Modernisasi Pertanian Modernisasi pertanian sering kali dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sering kali diabaikan. Revolusi hijau, misalnya, memperkenalkan teknologi intensif seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang merusak tanah dan air. Selain itu, modernisasi ini juga meminggirkan petani kecil karena tingginya biaya produksi dan ketergantungan pada pasar global. James C. Scott, seorang sosiolog terkemuka, dalam bukunya Seeing Like a State, mengkritik bagaimana modernisasi sering kali memaksakan skema teknokratis yang mengabaikan pengetahuan lokal dan kebutuhan komunitas. Ia menjelaskan bahwa pendekatan top-down dalam modernisasi pertanian cenderung homogen, merusak keragaman lokal, dan menciptakan ketergantungan pada sistem kapitalis global. Kritik Scott relevan dengan kondisi di Indonesia, di mana banyak petani kecil kehilangan kedaulatan atas tanah mereka akibat modernisasi yang eksploitatif. Pertanian Berkelanjutan: Jalan Tengah untuk Masa Depan Gerakan petani muda seperti yang dilakukan Dimas Driessen menawarkan alternatif melalui pendekatan pertanian berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi organik dan praktik agroekologi, mereka tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya, penggunaan pupuk organik dari limbah rumah tangga atau pengelolaan sampah menjadi kompos adalah langkah konkret untuk mengurangi jejak karbon dalam sektor pertanian. Dr. Arie Sujito menekankan pentingnya pendekatan ini: "Pertanian berkelanjutan adalah jalan tengah antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab ekologi." Dengan pendekatan ini, petani tidak hanya menjadi produsen tetapi juga agen perubahan sosial yang menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Regenerasi Petani: Tantangan dan Peluang Salah satu tantangan terbesar dalam sektor pertanian Indonesia adalah kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani. Stigma bahwa bertani adalah pekerjaan rendah sering kali membuat anak muda enggan terjun ke dunia ini. Namun, gerakan seperti TRB Creative menunjukkan bahwa bertani bisa menjadi profesi yang inovatif dan berdampak besar bagi masyarakat. Dr. Arie Sujito menyebutkan: "Regenerasi petani adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian sekaligus menjaga kedaulatan pangan bangsa." Untuk itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak—pemerintah, akademisi, hingga komunitas lokal—untuk menciptakan ekosistem yang mendukung regenerasi petani muda melalui pelatihan keterampilan, akses modal, dan pasar yang adil. Kolaborasi untuk Keberlanjutan Keberhasilan gerakan petani muda tidak bisa dicapai tanpa kolaborasi lintas sektor. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi praktik pertanian berkelanjutan melalui kebijakan pro-lingkungan, sementara universitas dapat berperan dalam menyediakan riset dan teknologi tepat guna bagi petani muda. Selain itu, organisasi masyarakat sipil juga dapat membantu dalam advokasi kebijakan dan pemberdayaan komunitas petani kecil. James C. Scott menekankan pentingnya metis—pengetahuan lokal berbasis pengalaman—dalam menciptakan sistem yang adaptif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pengetahuan lokal petani dengan inovasi teknologi modern dapat menciptakan model pertanian yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman. Petani Muda sebagai Penjaga Masa Depan Gerakan petani muda seperti Dimas Driessen menunjukkan bahwa regenerasi sektor pertanian bukan hanya soal ekonomi tetapi juga soal tanggung jawab sosial dan ekologis. Dengan pendekatan berkelanjutan, mereka tidak hanya menghasilkan pangan tetapi juga menjaga bumi untuk generasi mendatang. Seperti kata Dr. Arie Sujito: "Petani muda adalah penjaga masa depan; mereka membawa harapan baru bagi ekologi sekaligus membangun kemandirian pangan bangsa." Inspirasi dari gerakan ini harus menjadi panggilan bagi lebih banyak anak muda untuk terlibat dalam sektor pertanian sebagai agen perubahan sosial yang nyata. https://www.youtube.com/watch?v=ASH1BIJIdxc&t=1483s

Data Desa sebagai Senjata Emansipasi: Ketika Pemuda Menjadi Arsitek Kedaulatan Informasi

Di tengah dominasi data makro yang sering kali mengaburkan realitas lokal, sekelompok pemuda di Desa Pule, Kabupaten Kediri, membuktikan bahwa kedaulatan data bisa direbut dari tangan negara melalui inisiatif akar rumput. Dalam episode Bincang Pinggiran (Season 1 Episode 7), Dr. Arie Sujito (Sosiolog UGM) dan Dendik Yulianto (Ketua Tim Pemetaan Desa Pule) mengungkap bagaimana pendataan desa yang partisipatif mampu menjadi alat transformasi sosial. Dari Pemetaan Desa ke Kemandirian Data: Kisah Desa Pule Dendik Yulianto dan tim pemuda Desa Pule memulai gerakan mereka dengan pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi potensi desa. Mereka tidak hanya mengumpulkan data demografi, tetapi juga memetakan sumber daya alam, budaya, dan masalah sosial yang selama ini terabaikan. Hasilnya, data ini menjadi dasar untuk merancang program pemberdayaan ekonomi, seperti pengembangan wisata berbasis sejarah dan pengolahan hasil pertanian lokal. Dr. Arie Sujito menegaskan: "Data adalah bahasa kekuasaan. Ketika desa menguasai datanya sendiri, mereka bisa berdialog setara dengan negara." Pernyataan ini menyoroti bagaimana pendataan partisipatif menggeser relasi kuasa antara desa dan pemerintah pusat. Kritik terhadap Pendataan Top-Down: Data sebagai Alat Kontrol Sistem pendataan nasional sering kali terjebak dalam pendekatan birokratis yang mengabaikan kompleksitas lokal. Data yang dihasilkan cenderung homogen, tidak akurat, dan hanya menjadi alat legitimasi kebijakan sepihak. Misalnya, program bantuan sosial kerap salah sasaran karena data penerima tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Menurut Pierre Bourdieu, pendataan top-down adalah bentuk kekerasan simbolik—ketapa negara memaksakan kategori-kategorinya sendiri kepada masyarakat desa tanpa memahami konteks lokal. Dalam bukunya The Weight of the World, Bourdieu menjelaskan bahwa data yang diproduksi negara sering kali mereproduksi ketimpangan karena mengabaikan "logika praktis" masyarakat. Pendataan Partisipatif: Membongkar Hegemoni Negara Gerakan pemuda Desa Pule menunjukkan bahwa pendataan partisipatif mampu melawan hegemoni data negara. Dengan melibatkan warga dalam setiap tahap—mulai perencanaan hingga analisis—data yang dihasilkan menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Contohnya, pemetaan partisipatif di Desa Pule berhasil mengungkap potensi situs sejarah yang selama ini tidak tercatat dalam arsip pemerintah. Dr. Arie Sujito menambahkan: "Pendataan partisipatif bukan sekadar mengumpulkan angka, tapi membangun kesadaran kritis warga tentang hak mereka atas pembangunan." Pendekatan ini sejalan dengan konsep data sovereignty (kedaulatan data), di mana masyarakat memiliki kontrol penuh atas informasi yang merepresentasikan diri mereka. Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Data Desa Pelatihan Enumerator Lokal: Pemuda desa dilatih sebagai enumerator untuk memastikan data dikumpulkan dengan perspektif lokal. Teknologi Terjangkau: Menggunakan aplikasi pemetaan open-source seperti QGIS dan KoBoToolbox untuk memudahkan proses pendataan. Advokasi Kebijakan: Memaksa pemerintah daerah mengakui data desa sebagai dasar perencanaan pembangunan. Transparansi Publik: Membuat portal data desa yang bisa diakses warga untuk memantau penggunaan anggaran dan program pemerintah. Dendik Yulianto mencontohkan: "Dengan data kami sendiri, kami bisa menolak proyek tambang yang mengancam lingkungan karena punya bukti ilmiah tentang kerusakan yang akan terjadi." Masa Depan Data Desa: Antara Peluang dan Tantangan Meski potensial, kedaulatan data desa masih menghadapi tantangan serius. Pertama, resistensi birokrasi yang enggan kehilangan kontrol atas proses perencanaan. Kedua, minimnya literasi digital di kalangan warga desa. Ketiga, risiko privatisasi data oleh korporasi jika tidak ada regulasi yang melindungi. Pierre Bourdieu mengingatkan: "Perjuangan atas data adalah perjuangan atas makna." Untuk itu, kolaborasi antara akademisi, aktivis, dan masyarakat desa diperlukan untuk memperkuat gerakan ini. Data sebagai Gerakan Sosial Kisah Desa Pule membuktikan bahwa data bukan sekadar angka mati, tapi alat perlawanan hidup. Seperti dikatakan Dr. Arie Sujito: "Kedaulatan data adalah pintu menuju kedaulatan politik desa." Dengan pendekatan partisipatif, pemuda desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang menentukan masa depan mereka sendiri. https://youtu.be/-QdHpOBUAtk?si=X77K56WAqTnEyLS7

Kedaulatan Data vs Kekerasan Simbolik: Siapa yang Diuntungkan dari Pendataan Desa?

Pendataan desa telah menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan perdesaan di Indonesia. Namun, di balik tujuan mulia untuk meningkatkan akurasi data demi kebijakan yang lebih baik, terdapat kritik mendalam terhadap cara pendataan ini dilakukan. Dalam diskusi Bincang Pinggiran bersama Dr. Arie Sujito dan Dr. Rieke Diah Pitaloka, terungkap bahwa pendataan desa sering kali menjadi ruang kekerasan simbolik negara yang meminggirkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Kekerasan Simbolik dalam Pendataan Desa Dr. Rieke Diah Pitaloka, dalam disertasinya berjudul Kebijakan Rekolonialisasi: Kekerasan Simbolik Negara Melalui Pendataan Desa, mengungkap bagaimana pendataan desa sering kali dilakukan dengan pendekatan yang tidak inklusif. Ia menyatakan: "Pendataan desa seharusnya menjadi alat pemberdayaan, tetapi sering kali berubah menjadi mekanisme kontrol yang meminggirkan masyarakat." Kritik ini menunjukkan bahwa pendataan tidak hanya soal teknis, tetapi juga soal relasi kuasa antara negara dan masyarakat desa. Pendekatan sentralistik dalam pendataan sering kali mengabaikan kompleksitas lokal, seperti keberagaman budaya, struktur sosial, dan kebutuhan spesifik masyarakat desa. Akibatnya, data yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan malah menjadi alat legitimasi kebijakan yang tidak relevan. Kedaulatan Data sebagai Solusi Dr. Arie Sujito menyoroti pentingnya kedaulatan data sebagai bagian dari kedaulatan desa. Ia mengatakan: "Data adalah kekuatan; ketika masyarakat memiliki kendali atas data mereka sendiri, mereka dapat menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal." Pernyataan ini menegaskan bahwa pendataan harus melibatkan masyarakat secara aktif agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas mereka. Konsep kedaulatan data juga relevan dengan gagasan Pierre Bourdieu tentang modal sosial. Menurut Bourdieu, data dapat menjadi bentuk modal simbolik yang memperkuat posisi masyarakat dalam relasi kuasa dengan negara. Ketika masyarakat memiliki akses dan kontrol atas data mereka sendiri, mereka dapat menggunakan data tersebut untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan memengaruhi kebijakan publik. Partisipasi Masyarakat dalam Pendataan Pendataan desa seharusnya dilakukan secara partisipatoris dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak kendala yang muncul, seperti minimnya akses informasi bagi warga desa atau dominasi elite lokal dalam proses pendataan. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan tidak inklusif dan cenderung bias. Dr. Rieke Diah Pitaloka menekankan pentingnya pendekatan partisipatif: "Pendataan harus menjadi proses dialog antara negara dan masyarakat; tanpa partisipasi aktif warga, data hanya akan menjadi alat kontrol." Pendekatan ini sejalan dengan prinsip demokrasi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Dampak Kebijakan Berbasis Data yang Tidak Akurat Ketidakakuratan data desa memiliki dampak serius terhadap kebijakan publik. Misalnya, program bantuan sosial sering kali tidak tepat sasaran karena data penerima manfaat tidak valid. Selain itu, perencanaan pembangunan desa juga terhambat karena kurangnya informasi tentang potensi lokal. Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa kekuasaan simbolik bekerja melalui mekanisme representasi. Ketika data tidak merepresentasikan realitas masyarakat desa, maka kebijakan yang dihasilkan akan memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi. Rekomendasi untuk Perbaikan Pendataan Desa Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam proses pendataan desa. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi: Pendekatan Partisipatif: Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pendataan untuk memastikan inklusivitas dan akurasi data. Penguatan Kapasitas Lokal: Memberikan pelatihan kepada enumerator lokal agar mereka dapat melakukan pendataan dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya. Transparansi Proses: Memastikan bahwa hasil pendataan dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Penggunaan Teknologi Presisi: Mengintegrasikan teknologi presisi untuk meningkatkan validitas dan efisiensi proses pendataan. Dr. Arie Sujito menegaskan: "Reformasi pendataan desa bukan hanya soal teknis; ia adalah soal membangun relasi kuasa yang lebih adil antara negara dan masyarakat." Dari Kekerasan Simbolik Menuju Kedaulatan Data Pendataan desa memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Namun, jika dilakukan dengan pendekatan sentralistik dan eksploitatif, ia hanya akan menjadi alat kekerasan simbolik yang memperkuat ketimpangan sosial. Inspirasi dari diskusi Dr. Arie Sujito dan Dr. Rieke Diah Pitaloka menunjukkan bahwa reformasi pendataan harus berfokus pada kedaulatan data dan partisipasi aktif masyarakat. Seperti kata Pierre Bourdieu: "Data bukan sekadar angka; ia adalah representasi kuasa." Dengan memastikan bahwa data benar-benar mencerminkan realitas masyarakat desa, kita dapat membangun kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif untuk masa depan perdesaan Indonesia. https://youtu.be/byxQf6YoUc0?si=ofyZo4q7WRZowGK7

Dari Bukit Sampah Menjadi Bukit Wisata: Inspirasi Transformasi Sosial dari Labuan Bajo

Transformasi sosial sering kali dimulai dari langkah kecil yang dilakukan oleh individu atau komunitas yang berani bermimpi besar. Salah satu contoh nyata adalah inisiatif kreatif yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bukit Porong di Desa Coal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo. Apa yang dulunya hanya sebuah bukit sampah kini telah diubah menjadi destinasi wisata yang viral dan menginspirasi banyak pihak. Artikel ini akan mengulas bagaimana gerakan ini menjadi simbol pemberdayaan komunitas, dengan menggali pandangan Dr. Arie Sujito dan memperkuatnya melalui pemikiran sosiolog Emile Durkheim. Transformasi Bukit Porong: Kreativitas Anak Muda Rhony Sumarno, seorang pemuda yang pernah bekerja di Bali, memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Labuan Bajo. Bersama teman-temannya dalam Pokdarwis Bukit Porong, ia memulai gerakan untuk mengubah bukit sampah menjadi tempat wisata yang menarik. Dengan semangat kolektif, mereka tidak hanya membersihkan area tersebut tetapi juga menambahkan elemen estetika seperti taman bunga dan spot foto kreatif. Dr. Arie Sujito dalam diskusi Bincang Pinggiran mengatakan: "Transformasi seperti ini menunjukkan bahwa kreativitas lokal bisa menjadi jawaban atas tantangan pembangunan. Anak muda memiliki peran strategis sebagai motor penggerak perubahan sosial." Pernyataan ini menegaskan pentingnya inisiatif berbasis komunitas yang dipimpin oleh generasi muda dalam menciptakan solusi bagi masalah lokal. Kritik terhadap Pembangunan Sentralistik Transformasi Bukit Porong juga menjadi kritik implisit terhadap model pembangunan sentralistik yang sering kali mengabaikan potensi lokal. Pendekatan top-down cenderung memaksakan kebijakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, inisiatif Pokdarwis menunjukkan bahwa pembangunan yang sukses harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Emile Durkheim, seorang sosiolog klasik, menawarkan konsep solidaritas organik yang relevan dengan fenomena ini. Menurut Durkheim, masyarakat modern dapat berkembang ketika individu-individu bekerja sama berdasarkan pembagian kerja yang saling melengkapi. Dalam kasus Bukit Porong, solidaritas organik terlihat dari bagaimana anggota Pokdarwis dan warga desa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama—mengubah bukit sampah menjadi destinasi wisata. Pemberdayaan Komunitas sebagai Kunci Keberhasilan Bukit Porong tidak hanya terletak pada transformasi fisiknya tetapi juga pada dampak sosialnya. Proyek ini telah menciptakan lapangan kerja baru bagi warga desa, meningkatkan pendapatan lokal melalui pariwisata, dan memperkuat rasa kebanggaan komunitas. Hal ini sejalan dengan gagasan Dr. Arie Sujito yang menyatakan: "Pemberdayaan komunitas adalah fondasi pembangunan berkelanjutan; tanpa partisipasi aktif masyarakat, pembangunan hanya akan menjadi proyek jangka pendek." Pendekatan berbasis komunitas seperti ini juga mencerminkan pentingnya social capital atau modal sosial dalam mendukung keberlanjutan proyek-proyek lokal. Modal sosial mencakup jaringan kepercayaan dan kerja sama yang memungkinkan komunitas untuk mengatasi tantangan bersama. Keberhasilan Bukit Porong memberikan pelajaran penting bahwa anak muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Dengan kreativitas, semangat kolektif, dan keberanian untuk bertindak, mereka dapat mengatasi berbagai keterbatasan sumber daya sekaligus menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Doug McAdam, seorang sosiolog kontemporer, menekankan pentingnya mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial. Dalam konteks Bukit Porong, mobilisasi sumber daya terlihat dari bagaimana Pokdarwis menggunakan keterampilan mereka untuk menarik dukungan dari berbagai pihak—baik melalui media sosial maupun kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kolaborasi Lintas Sektor: Jalan ke Depan Meski inisiatif lokal seperti Bukit Porong sangat inspiratif, keberlanjutannya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan kebijakan yang mendukung pariwisata berbasis komunitas. Akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian dan program pengabdian masyarakat untuk memperkuat kapasitas lokal. Selain itu, sektor swasta juga dapat memainkan peran penting dalam menyediakan dana atau pelatihan teknis. Dr. Arie Sujito menegaskan: "Kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk memastikan bahwa inisiatif lokal tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang." Dengan sinergi antara berbagai pihak, transformasi seperti Bukit Porong dapat direplikasi di daerah lain sebagai model pemberdayaan komunitas dan pembangunan berkelanjutan. Dari Sampah ke Inspirasi Transformasi Bukit Porong adalah bukti bahwa perubahan besar dapat dimulai dari tindakan kecil tetapi penuh makna. Dengan semangat kolektif dan kreativitas anak muda, sebuah bukit sampah berhasil diubah menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi banyak orang. Seperti kata Dr. Arie Sujito: "Perubahan tidak selalu harus dimulai dari pusat; justru dari pinggiranlah kita bisa menemukan inovasi-inovasi terbaik." Dengan belajar dari kisah ini, kita dapat memahami bahwa kekuatan sejati pembangunan terletak pada pemberdayaan masyarakat lokal dan solidaritas kolektif mereka dalam menghadapi tantangan bersama. https://www.youtube.com/watch?v=B-LlDJHX5Pc&t=51s

Mengorganisasikan Kedaulatan Kampung: Inspirasi dari Papua di Era Disrupsi

Papua, dengan kekayaan budaya dan alamnya, sering kali menjadi simbol paradoks pembangunan di Indonesia. Di satu sisi, wilayah ini kaya akan potensi, tetapi di sisi lain sering kali terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan nasional. Namun, dalam keterpinggiran tersebut, muncul gerakan anak muda yang menginspirasi melalui inisiatif lokal untuk mengorganisasikan kedaulatan kampung. Mereka tidak hanya menawarkan solusi bagi tantangan lokal tetapi juga menjadi model transformasi sosial yang lebih luas. Anak Muda Papua dan Kedaulatan Kampung Dalam episode Bincang Pinggiran yang bertema “Anak Muda Papua Mengorganisasikan Kedaulatan Kampung,” Dr. Arie Sujito mengangkat kisah Yunes Magdalena M Bonay dan komunitasnya di Manokwari, Raja Ampat. Mereka telah mendirikan Sekolah Kampung Merdesa dan Stasiun Silol, dua ruang inovatif yang berfungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui pendekatan ini, mereka mendorong anak muda untuk mengenali masalah di kampung mereka dan mencari solusi bersama warga. Dr. Arie Sujito menegaskan bahwa inisiatif seperti ini adalah bentuk emansipasi penting: “Kedaulatan kampung harus dibangun melalui proses pengorganisasian dari dalam, di mana warga sendiri yang menentukan arah pembangunan.” Pernyataan ini mencerminkan gagasan bahwa pembangunan tidak bisa lagi hanya datang dari atas (top-down), melainkan harus berakar pada kebutuhan dan aspirasi lokal. Kritik terhadap Pembangunan Konvensional Model pembangunan konvensional sering kali gagal memahami kompleksitas sosial-budaya masyarakat lokal. Pendekatan ini cenderung homogen dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur sosial atau lingkungan setempat. Akibatnya, banyak proyek pembangunan yang berujung pada eksploitasi sumber daya alam dan marginalisasi masyarakat adat. Sosiolog Max Weber pernah mendefinisikan negara sebagai “komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli atas penggunaan kekuatan fisik secara sah dalam wilayah tertentu”. Namun, definisi ini sering kali diterapkan secara eksploitatif dalam konteks pembangunan di daerah terpencil seperti Papua. Negara cenderung memaksakan kebijakan tanpa melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif. Pemberdayaan Komunitas: Jalan Menuju Kedaulatan Pendekatan pemberdayaan komunitas yang dilakukan oleh anak muda Papua menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menurut teori David Friedman (1992), pemberdayaan komunitas adalah proses penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif mereka6. Dalam konteks Papua, inisiatif seperti Sekolah Kampung Merdesa tidak hanya meningkatkan kesadaran warga tetapi juga membangun kemandirian ekonomi melalui program-program berbasis lokal. Daniel Levy dan Natan Sznaider juga mengangkat konsep transformasi kedaulatan dalam konteks globalisasi. Mereka berpendapat bahwa legitimasi negara modern kini semakin bergantung pada keterlibatannya dengan hak-hak universal dan pemberdayaan masyarakat lokal4. Perspektif ini relevan untuk memahami bagaimana kedaulatan kampung dapat menjadi bagian dari diskursus global tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial. Peran anak muda dalam gerakan ini sangat signifikan. Mereka tidak hanya menjadi katalisator perubahan tetapi juga menjembatani tradisi lokal dengan inovasi modern. Doug McAdam, seorang sosiolog dari Stanford, menekankan pentingnya mobilisasi akar rumput untuk menciptakan perubahan struktural yang berkelanjutan7. Dalam kasus Papua, kaum muda menunjukkan bahwa mereka mampu mengorganisasi komunitas mereka untuk menghadapi tantangan sosial-ekonomi secara kolektif. Membangun Kolaborasi Lintas Sektor Transformasi sosial yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Universitas dapat memainkan peran penting sebagai mitra strategis dalam pengembangan kapasitas masyarakat melalui program pengabdian masyarakat atau penelitian berbasis kebutuhan lokal9. Selain itu, kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mendukung inisiatif lokal seperti pengakuan hak adat melalui regulasi yang inklusif. Gerakan anak muda Papua untuk mengorganisasikan kedaulatan kampung adalah contoh nyata bagaimana perubahan dapat dimulai dari pinggiran. Dengan pendekatan berbasis komunitas yang partisipatif dan berakar pada nilai-nilai lokal, mereka menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus eksploitatif tetapi bisa menjadi alat emansipasi. Seperti kata Dr. Arie Sujito: “Kedaulatan kampung bukan sekadar retorika; ia adalah proses panjang membangun kesadaran kolektif dan solidaritas.” Dengan inspirasi dari Papua, kita dapat belajar bahwa transformasi sosial sejati dimulai dari bawah—dari komunitas-komunitas kecil yang memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan besar. http://youtube.com/watch?v=pXate_SEu-U

Dari Ladang ke Kelas: Bagaimana Sekolah Pagesangan Mengubah Masa Depan Desa!

Pendidikan sering kali menjadi alat reproduksi sistem yang mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal. Namun, Sekolah Pagesangan di Gunung Kidul, Yogyakarta, menawarkan pendekatan berbeda. Dengan fokus pada budaya lokal dan kedaulatan pangan, sekolah ini menjadi contoh bagaimana pendidikan dapat menjadi alat emansipasi dan pemberdayaan komunitas. Diah Widuretno, pendiri Sekolah Pagesangan, bersama Dr. Arie Sujito dalam diskusi Bincang Pinggiran, mengungkapkan bagaimana pendidikan berbasis lokal mampu mengubah kehidupan masyarakat desa secara signifikan. Menghidupkan Desa Melalui Pendidikan Kontekstual Sekolah Pagesangan dirancang untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat desa, seperti ketergantungan pada sistem pangan global dan minimnya akses pendidikan yang relevan. Anak-anak diajarkan untuk memahami lingkungan sekitar mereka melalui praktik bertani, mengenali tanaman lokal, dan mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai ekonomi. Diah Widuretno menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada kebutuhan lokal agar dapat memberdayakan masyarakat secara menyeluruh. Dr. Arie Sujito mendukung gagasan ini dengan mengatakan: "Pendidikan yang membumi adalah pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi tuntutan sistem." Pernyataan ini menyoroti pentingnya pendekatan pendidikan yang relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Kritik terhadap Sistem Pendidikan Formal Sistem pendidikan formal sering kali dianggap terlalu eksklusif dan tidak relevan bagi anak-anak di daerah terpencil. Kurikulum yang seragam cenderung memisahkan anak-anak dari akar budaya mereka, membuat mereka lebih tertarik untuk mencari peluang di kota daripada membangun desa mereka sendiri. Akibatnya, desa kehilangan generasi mudanya dan menghadapi stagnasi pembangunan. Sekolah Pagesangan menawarkan solusi alternatif dengan mendidik anak-anak untuk menjadi subjek aktif dalam pembelajaran mereka. Mereka tidak hanya belajar tentang teori tetapi juga terlibat langsung dalam praktik yang mendukung kemandirian desa. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus—bahwa individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubahnya melalui tindakan reflektif. Kedaulatan Pangan sebagai Pilar Pendidikan Salah satu fokus utama Sekolah Pagesangan adalah kedaulatan pangan. Anak-anak diajarkan untuk menghargai sumber daya alam dan memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan produk bernilai tinggi, seperti tempe dari kacang koro atau tepung mocaf dari singkong. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperkuat ketahanan pangan masyarakat desa. Dr. Arie Sujito menyatakan: "Kedaulatan pangan bukan hanya soal produksi; ia adalah soal kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga sumber daya lokal." Dengan pendidikan berbasis pangan lokal, Sekolah Pagesangan membantu masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Peran Perempuan dalam Pemberdayaan Desa Sekolah Pagesangan juga menjadi ruang bagi perempuan desa untuk berdaya. Ibu-ibu rumah tangga dilatih untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai ekonomi, seperti minyak kelapa atau makanan olahan lainnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam pembangunan desa. Pierre Bourdieu pernah menekankan pentingnya modal sosial dalam menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks Sekolah Pagesangan, modal sosial terlihat dari bagaimana perempuan desa saling mendukung dan bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka. Inspirasi untuk Model Pendidikan Alternatif Keberhasilan Sekolah Pagesangan memberikan pelajaran penting bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses pembelajaran, sekolah ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis budaya dapat menjadi alat transformasi sosial yang efektif. Dr. Arie Sujito menyimpulkan: "Pendidikan berbasis lokal adalah investasi jangka panjang; ia tidak hanya membangun individu tetapi juga membangun komunitas." Inspirasi dari Sekolah Pagesangan dapat diadopsi oleh daerah lain sebagai model pemberdayaan komunitas melalui pendidikan. Sekolah Pagesangan bukan hanya sebuah institusi pendidikan tetapi juga gerakan sosial yang memberdayakan masyarakat desa untuk lebih mandiri dan berdaulat atas sumber daya mereka sendiri. Dengan pendekatan berbasis budaya lokal dan kedaulatan pangan, sekolah ini telah memberikan solusi konkret bagi masalah ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi di Gunung Kidul. Seperti kata Pierre Bourdieu: "Habitus adalah kekuatan; ia memungkinkan individu untuk memahami dan mengubah dunia mereka." Sekolah Pagesangan adalah bukti nyata bahwa pendidikan yang relevan dapat mengubah cara pandang dan cara hidup masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. https://www.youtube.com/watch?v=FeAeFTLO6r8

Ekologi Kota

Bertani di Kota: Perlawanan Warga Melawan Gentrifikasi dan Kapitalisme Ruang!

Strategi Budaya

Legusa Festival: Ketika Seni Menjadi Senjata Pemberdayaan Desa!

Petani Muda